Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
  • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  • UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
  • Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
  • UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  • UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
  • PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM

  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  • Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
  • UU No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan
  • Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 Tentang Pedoman Kearsipan
  • Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
  • PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
  • Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
  • PMK No. 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
  • Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
  • Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara
  • Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
  • PMK No. 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
  • PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN

  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
  • Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
  • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
  • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN ORGANISASI

  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  • Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
  • UU No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan
  • Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 Tentang Pedoman Kearsipan
  • Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
  • PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
  • Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
  • PMK No. 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
  • Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
  • Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara
  • Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
  • PMK No. 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
  • PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

DAFTAR PENGELOLAAN UNTUK TATA LAKSANA                                                                            

  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil                    
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
  • Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
  • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  • Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
  • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

  • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  • UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
  • Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 Tentang Tentang Bagan Akun Standar
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
  • UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  • UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
  • PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI                                                                      

  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Th.2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  • Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama